PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Secara Umum Pengorganisasian Masyarakat didefinisikan sebagai: "Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen yang ada" (Dave Beckwith & Cristina Lopez, 1997).

Jadi pengorganisasian masyarakat bukan sekedar memobilisasi massa untuk suatu kepentingan, tetapi suatu proses pergaulan/pertemanan/persahabatan dengan suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menitik-beratkan pada inisiatif masa kritis untuk mengambil tindakan-tindakan secara sadar dalam mencapai perubahan yang lebih baik.

Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing) sesungguhnya adalah sebuah pemikiran dan pola kerja yang telah ada dan berlangsung sejak berabad-abad yang lampau, yaitu serangkaian upaya membangun masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan adil dari sebelumnya dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Sebagai suatu rumusan konsep pemikiran dan pola kerja paling tidak sudah dikenal pada masa kehidupan Lao Tse di dataran Cina, pada abad 7 sebelum Masehi.

Pada abad keduapuluh konsep dari pemikiran dan pola kerja Pengorganisasian Masyarakat tersebut menjadi populer kembali, sebagai reaksi terhadap gagasan danpraktek-praktek pembangunan atau “modernisasi” yang ternyata berujung pada terinjak-injaknya harkat kemanusiaan dan pengurasan secara dahsyat berbagai sumber daya alam untuk kepentingan sekelompok kecil manusia di bumi ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Secara Umum Pengorganisasian Masyarakat didefinisikan sebagai: "Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen yang ada" (Dave Beckwith & Cristina Lopez, 1997).

Sedangkan menurut “Ross Murray” Pengorganisasian Masyarakat adalah : Suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan – kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan – kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber – sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong.

B.     ASPEK – ASPEK PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Pada pengertian tersebut terdapat 3 ASPEK PENTING yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1.      PROSES

Merupakan proses yang terjadi secara sadar, tetapi mungkin juga tidak disadari. Jika proses disadari, berarti masyarakat menyadari akan adanya kebutuhan. Dalam prosesnya ditemukan unsur – unsur kesukarelaan. Kesukarelaan timbul karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya. Kesukarelaan juga terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan kelompok atau masyarakat. Kesadaran terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi biasanya ditemukan pada segelintir orang saja yang kemudian melakukan upaya menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya. Selanjutnya mengintruksikan kepada masyarakat untuk bersama – sama mengatasinya.

2.      MASYARAKAT

Masyarakat biasanya diartikan sebagai :

a.       Kelompok besar yang mempunyai Batas – batas Geografis : Desa, Kecamatan, Kabupaten dsb.

b.      Suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar

c.       Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar

d.      Kelompok yang secara bersama – sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya.

3.      BERFUNGSINYA MASYARAKAT

Untuk dapat memfungsikan masyarakat, maka harus dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

a.       Menarik orang – orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja, untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani masalah – masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

b.      Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh keseluruhan masyarakat

c.       Melakukan upaya penyebaran rencana ( kampanye ) untuk mensukseskan rencana tersebut.

C.    ASPEK PERENCANAAN

Public health problem Perencanaan dalam pengorganisasian masyarakat, berdasarkan aspek perencanaannya, terdapat 2 (dua) bentuk, langsung (direct) dan tidak langsung (inderect).

Perencanaa yang bersifat langsung mengandung langkah-langkah Identifikasi masalah/kebutuhan, Perumusan masalah, serta menggunakan nilai-nilai sosial yang sama dalam mengekspresikan hal-hal tersebut di atas.

Sedangkan bentuk yang tidak langsung (indirect), mempersyaratkan adanya orang-orang yang benar-benar yakin akan adanya kebutuhan/masalah dalam masyarakat yang jika diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya maka akan timbu manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat berupa badan perencanaan yang mempunyai dua fungsi, yaitu untuk menampung apa yang direncanakan secara tidak formal oleh para petugas, serta mempunyai efek samping terhadap mereka yang belum termotivasi dalam kegiatan ini.

D.    PERANAN PETUGAS

Peranan petugas dalam pengembangan dan pengorganisasian masyarakat terbagi dalam beberapa jenis, antara lain sebagai : pembimbing, enabler dan ahli. (Murray G-Ross).

1.      Sebagai pembimbing (guide) maka petugas berperan untuk membantu masyarakat mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat sendiri dengan cara yang efektif. Tetapi pilihan cara dan penentuan tujuan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bukan oleh petugas.

2.      Sebagai enabler, maka petugas berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki.

3.      Sebagai ahli (expert), menjadi tugasnya untuk memberikan keterangan dalam bidang-bidang yang dikuasainya.

Untuk menentukan seseorang sebagai “Community Worker” atau sebagai “Promotor Kesehatan Desa (Promokesa)”, harus memiliki syarat – syarat sebagai berikut :

a.      Mampu menggunakan berbagai pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat

b.      Mampu mengajak masyarakat untuk bekerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat

c.       Mengetahui dengan baik sumber daya dan sumber alam yang ada di masyarakat, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah

d.      Mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat, menggunakan metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sehingga informasi dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat

e.      Mempunyai kemampuan profesional dalam berhubungan dengan masyarakat, baik formal leader maupun informal leader

f.        Mempunyai pengetahuan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keadaan lingkungannya

g.      Mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan yang dapat diajarkan kepada masyarakat

h.      Mengetahui dinas – dinas terkait dan tenaga ahli yang ada di wilayah tersebut untuk dimintakan bantuan keikutsertaannya dalam memecahkan masalah masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka.

E.     PENDEKATAN DALAM PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Pada prinsipnya Pengorganisasian Masyarakat mempunyai orientasi kepada kegiatan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu menurut “Ross Murray” dalam Pengorganisasian Masyarakat, terdapat 3 Pendekatan yang digunakan, yaitu :

1.      Spesific Content Objective Approach

Adalah pendekatan baik perseorangan ( Promokesa ), Lembaga swadaya atau Badan tertentu yang merasakan adanya masalah kesehatan dan kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan, mengajukan suatu proposal / program kepada instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Contoh : Program penanggulangan sampah.

2.      General Content Objective Approach

Adalah pendekatan yang mengkoordinasikan berbagai upaya dalam bidang kesehatan dalam suatu wadah tertentu.

Misalnya program Posyandu, yang melaksanakan 5 – 7 upaya kesehatan yang dijalankan sekaligus.

3.      Process Objective Approach

Adalah pendekatan yang lebih menekankan kepada proses yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pengambil prakarsa, mulai dari mengidentifikasi masalah, analisa, menyusun perencanaan penaggulangan masalah, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan penilaian dan pengembangan kegiatan ; dimana masyarakat sendiri yang mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki.

Yang dipentingkan dalam pendekatan ini adalah Partisipasi masyarakat / Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kegiatan.

F.     LANGKAH – LANGKAH PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Menurut “Adi Sasongko ( 1978 )”, langkah – langkah yang harus ditempuh dalam Pengorganisasian Masyarakat adalah :

1.      Persiapan sosial :

a.       Pengenalan Masyarakat

b.      Pengenalan Masalah

c.       Penyadaran Masyarakat

2.      Pelaksanaan

3.      Evaluasi

4.      Perluasan

1.      PERSIAPAN SOSIAL

Tujuan persiapan sosial adalah mengajak pasrtisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan, selanjutnya sampai dengan perencanaan program, pelaksanaan hingga pengembangan program kesehatan masyarakat.
Kegiatan – kegiatan dalam persiapan sosial ini lebih ditekankan kepada persiapan – persiapan yang harus dilakukan baik aspek teknis, administratif dan program – program kesehatan yang akan dilakukan.

a.       Tahap Pengenalan Masyarakat

Dalam tahap awal ini kita harus datang ke tengah – tengah masyarakat dengan hati yang terbuka dan kemauan untuk mengenal masyarakat sebagaimana adanya, tanpa disertai prasangka sambil menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahap ini dapat dilakukan baik melalui Jalur Formal yaitu dengan melalui sistem pemerintahan setempat seperti Pamong Desa atau Camat, dan dapat juga dilakukan melalui Jalur Informal misalnya wawancara dengan To-Ma, seperti Guru, Pemuka Agama, tokoh Pemuda,dll.

b.      Tahap Pengenalan Masalah

Dalam tahap ini dituntut suatu kemampuan untuk dapat mengenal masalah – masalah yang memang benar – benar menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mengenal masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh tersebut, diperlukan interaksi dan interelasi dengan masyarakat setempat secara mendalam. Dalam tahap ini mungkin akan banyak ditemukan masalah – masalah kesehatan masyarakat, oleh karena itu harus disusun skala prioritas penanggulangan masalah. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menyusun prioritas masalah adalah :

1)      Beratnya Masalah

Yang perlu dipertimbangkan di dini adalah Seberapa jauh masalah tersebut menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.

2)      Mudahnya Mengatasi

Yang diperhatikan adalah kemudahannya dalam menanggulangi masalah tersebut.

3)      Pentingnya Masalah Bagi Masyarakat

Yang paling berperan di sini adalah Subyektifitas masyarakat sendiri dan sangat dipengaruhi oleh kultur – budaya setempat.

4)      Banyaknya Masyarakat yang Merasakan Masalah

Misalnya perbaikan Gizi, akan lebih mudah dilaksanakan di wilayah yang banyak balitanya.

5)      Tahap Penyadaran Masyarakat

Tujuan tahap ini adalah menyadarkan masyarakat agar mereka :

a)      Menyadari masalah – masalah kesehatan yang mereka hadapi

b)      Secara sadar berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan masalah kesehatan yang dihadapi

c)      Tahu cara memenuhi kebutuhan akan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada.

Agar masyarakat dapat menyadari masalah dan kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan, diperlukan suatu mekanisme yang terencana dan terorganisasi dengan baik, untuk itu beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka Menyadarkan Masyarakat adalah :

a)       Lokakarya Mini Kesehatan

b)      Musyawarah Masyarakat Desa ( MMD )

c)      Rembuk Desa

2.      PELAKSANAAN

Setelah rencana penanggulangan masalah disusun dalam Lokakarya Mini atau MMD, maka langkah selanjutnya adalah Melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat adalah :

a.       Pilihlah kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

b.      Libatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam upaya penaggulangan masalah

c.        Kegiatan disesuaikan dengan kemampuan, waktu, dan sumber daya yang tersedia di masyarakat

d.      Tumbuhkan rasa percaya diri masyarakat bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam penanggulangan masalah.

3.      EVALUASI

Penilaian dapat dilakukan setelah pelaksanaan dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Dalam melakukan penilaian ada 2 cara, yaitu :

a.       Penilaian Selama Kegiatan Berlangsung

-          Disebut juga Penilaian Formatif = Monitoring

-          Dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan penanggulangan masalah yang telah disusun.

-          Sehingga dapat diketahui perkembangan hasil yang akan dicapai.

b.      Penilaian Setelah Program Selesai Dilaksanakan

-          Disebut juga Penilaian Sumatif = Penilaian Akhir Program

-          Dilakukan setelah melalui jangka waktu tertentu dari kegiatan yang dilakukan.

-          Dapat diketahui apakah tujuan / target dalam pelayanan kesehatan telah tercapai atau belum.

4.      PERLUASAN

Perluasan merupakan pengembangan dari kegiatan yang dilakukan, dan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a.       Perluasan Kuantutatif

Yaitu perluasan dengan menambah jumlah kegiatan yang dilakukan, baik pada wilayah setempat maupun wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

b.      Perluasan Kualitatif

Yaitu perluasan dengan dengan meningkatkan mutu atau kualitas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari masyarakat yang dilayani.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

1.      Pengorganisasian Masyarakat didefinisikan sebagai: "Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen yang ada" (Dave Beckwith & Cristina Lopez, 1997).

2.      Menurut “Ross Murray” Pengorganisasian Masyarakat adalah : Suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan – kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan – kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber – sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong.

3.      Terdapat 3 aspek yang terkandung di dalam pengertian pengorganisasian masyarakat yaitu :

a.       Proses

b.      Masyarakat

c.       Fungsi masyarakat

4.      Aspek Perencanaan meliputi :

a.       Perencanaan yang bersifat langsung

b.      Perencanaan yang bersifat tidak langsung

5.      Peranan petugas dalam pengorganisasian masyarakat:

a.       Petugas sebagai pembimbing (guide)

b.      Petugas sebagai enabler

c.       Petugas sebagai ahli (expert)

6.       Pendekatan yang dapat digunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah :

a.       Spesific Content Objective Approach

b.      General Content Objective Approach

c.       Process Objective Approach

7.      Menurut “Adi Sasongko ( 1978 )”, langkah – langkah yang harus ditempuh dalam Pengorganisasian Masyarakat adalah :

1)      Persiapan sosial :

a.       Pengenalan Masyarakat

b.      Pengenalan Masalah

c.       Penyadaran Masyarakat

2)      Pelaksanaan

3)      Evaluasi

4)      Perluasan

B.     SARAN

Dalam menjalankan aktivitas pengorganisasian, prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berpikir dan berbuat bagi seorang pengorganisasi masyarakat adalah :

a.       Membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas atau masyarakat.

b.      Bersedia belajar dari kehidupan komunitas bersangkutan.

c.       Membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki oleh komunitas tersebut.

d.      Tidak berpretensi untuk menjadi pemimpin dan "tetua" dari komunitas tersebut.

e.       Mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.